Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas

 

REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN
TATA KELOLA SEKTOR MINYAK & GAS BUMI
INDUSTRI EKSTRAKTIF

 

A.  UNDANG-UNDANG

Deskripsi
Download Link
1. UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas
UNDUH
2. UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
UNDUH

B. PERATURAN PEMERINTAH

Deskripsi
Download Link
1. PP 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas
UNDUH
2. PP 34/2005 tentang Kegiatan Hulu Migas
UNDUH
3. PP 55/2009 tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu Migas
UNDUH
4. PP 79/2010 tentang Cost Recovery (BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI)
UNDUH
5. PP 23/2015 tentang Pengelolaan Bersama SDA Migas di Aceh
UNDUH
6. PP 27/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
UNDUH

C. INPRES DAN PERPRES

Deskripsi
Download Link
1. Inpres 2/2012 tentang Peningkatan produksi Migas
UNDUH
2. Perpres 95/2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas
UNDUH
3. Perpres 9/2013 tentang Pembentukan SKK Migas
UNDUH

D. PERATURAN MENTERI ESDM

Deskripsi
Download Link
1. Permen ESDM 48/2017 Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

(Status : Dicabut oleh Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya)

Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja samanya diubah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya)
UNDUH
2. Permen ESDM 28/2006 tentang Pedoman Survei Umum

(Status : Dicabut dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi)
UNDUH
3. Permen ESDM 37/2006 tentang Tata Cara Impor

(Status : Dicabut dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)
UNDUH
4. Permen ESDM 8/2017 tentang Skema Gross Split
UNDUH
5. Permen ESDM 02/2008 tentang DMO Kontraktor/KKKS

(Status : Dicabut oleh Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi dan Keputusan Menteri ESDM terkait Kegiatan Usaha Migas)
UNDUH
6. Permen ESDM 03/2008 tentang Pedoman pengembalian Wilayah Kerja
UNDUH
7. Permen ESDM 22/2008 tentang Jenis biaya yang tidak dapat dikembalikan kepada KKKS

(Status : Dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 6 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi dan Keputusan Menteri ESDM terkait Kegiatan Usaha Migas)
UNDUH
8. Permen ESDM 35/2008 tentang Tata cara penetapan Wilayah Kerja Migas
UNDUH
9. Permen ESDM 5/2012 tentang Tata Cara Penetapan & Penawaran WK Migas Non-Konvensional
UNDUH
10. Permen ESDM 15/2015 tentang Pengelolaan WK Migas Berakhir Kontrak
UNDUH